Sebuah Kesyukuran Bisa Di Pertemukan Sosok Akademisi inspiratif, Ismail Suardi Wekke, Ph.D.

Oleh: Erawan La'ata

ewanchannel.blogspot.com;-  Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk bertemu, apalagi menjalin kedekatan dengan sosok akademisi yang memiliki dedikasi besar terhadap dunia ilmu pengetahuan. Salah satu anugerah yang sangat saya syukuri adalah dapat mengenal dan dekat dengan Ismail Suardi Wekke, Ph.D.

Beliau bukan hanya seorang akademisi yang produktif, tetapi juga sosok yang rendah hati, terbuka, dan selalu mendorong generasi muda untuk terus belajar, meneliti, serta menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari setiap diskusi dan interaksi bersama beliau, saya menyadari bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar untuk mengejar gelar, melainkan menjadi jalan untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan kemanusiaan.

Kedekatan ini menjadi kesempatan berharga bagi saya untuk melihat secara langsung bagaimana seorang akademisi membangun tradisi berpikir kritis, memperluas jejaring kolaborasi, dan tetap konsisten menebarkan semangat literasi. Beliau menunjukkan bahwa kesuksesan di dunia akademik lahir dari kerja keras, kedisiplinan, serta kemauan untuk terus belajar tanpa mengenal batas.

Saya berharap semangat akademik, etos kerja, dan kecintaan beliau terhadap dunia riset dapat "menular" kepada saya. Semoga saya juga mampu mengikuti jejak beliau dalam menghasilkan karya-karya ilmiah, membangun kolaborasi yang luas, serta memberikan manfaat bagi lingkungan akademik dan masyarakat. Walaupun memang itu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa seperti beliau. 

Saya percaya bahwa setiap pertemuan membawa hikmah. Bertemu dengan Prof. Ismail Suardi Wekke, Ph.D. menjadi salah satu nikmat yang patut saya syukuri. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan umur panjang kepada beliau agar terus menginspirasi banyak orang melalui ilmu dan pengabdiannya.

Tidak semua pertemuan berakhir menjadi kenangan, ada Juga yang menjelma menjadi arah. Semoga jejak ilmu yang beliau tinggalkan menjadi cahaya dalam setiap langkah saya, dan semangat akademiknya tumbuh menjadi bagian dari perjalanan hidup yang terus memberi manfaat.

Saya percaya bahwa warisan terbesar seorang akademisi bukanlah gelar, melainkan inspirasi yang terus hidup di hati para pembelajarnya.

Semoga saya diberikan kesempatan untuk terus belajar, berkembang, dan suatu hari nanti mampu meneruskan semangat keilmuan yang beliau teladankan. Aamiin.

Wasallam..!!! 

Read More

Mengulang Sejarah? Dari Juara Euro 2024 Menuju Mimpi Piala Dunia 2026.

ewanchannel.blogsoot.com;-   Sejarah pernah mencatat sebuah kisah emas yang sulit dilupakan. Pada 2008, Timnas Spanyol mengakhiri penantian panjang dengan menjuarai Euro setelah mengalahkan Jerman di partai final. Gelar itu bukan sekadar trofi, melainkan awal dari lahirnya salah satu dinasti terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Dua tahun berselang, La Roja kembali menorehkan tinta emas. Di Piala Dunia 2010, Spanyol berhasil mengangkat trofi dunia untuk pertama kalinya setelah menundukkan Belanda lewat gol bersejarah Andrés Iniesta. Era itu kemudian disempurnakan dengan gelar Euro 2012, menjadikan Spanyol satu-satunya negara yang mampu menjuarai Euro, Piala Dunia, lalu Euro secara beruntun.

Kini, sejarah seperti menghadirkan sebuah kebetulan yang menarik. Spanyol kembali memasuki Piala Dunia dengan status juara Eropa setelah menjuarai Euro 2024. Generasi baru yang dipimpin pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, serta didukung pemain berpengalaman, membawa optimisme bahwa La Roja kembali memiliki formula untuk menjadi juara dunia.

Pertanyaannya, apakah sejarah akan kembali terulang?

Secara kualitas, Spanyol memiliki semua syarat untuk bersaing di level tertinggi. Permainan berbasis penguasaan bola kini dipadukan dengan kecepatan serangan, kreativitas di lini depan, dan organisasi pertahanan yang semakin solid. Di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, La Roja tampil lebih fleksibel dibanding generasi sebelumnya tanpa kehilangan identitas sepak bolanya.

Namun, mengulang pencapaian 2010 tentu bukan perkara mudah. Persaingan di Piala Dunia jauh lebih ketat dengan hadirnya tim-tim kuat seperti Argentina, Prancis, Brasil, Inggris, hingga Portugal. Sedikit kesalahan di fase gugur bisa mengakhiri perjalanan sebuah tim, sekuat apa pun mereka.

Meski demikian, sejarah memberikan harapan. Delapan belas tahun lalu, Spanyol datang ke Piala Dunia sebagai juara Eropa dan akhirnya menjadi juara dunia. Kini, dengan status yang sama setelah mengangkat trofi Euro 2024, publik kembali bertanya: apakah La Roja sedang menulis babak baru dari kisah yang pernah mengubah sejarah sepak bola dunia?

Jawabannya hanya akan terungkap di lapangan. Tetapi satu hal yang pasti, generasi emas baru Spanyol memiliki kesempatan untuk mengubah mimpi menjadi kenyataan dan mengulang kisah legendaris yang pernah mereka ciptakan pada 2010.

Read More

Spanyol vs Uruguay – Duel Tradisi Juara Dunia, La Furia Roja Diunggulkan dalam Laga Sarat Gengsi

 

Ewanchannel. blogspot. com;-   Pertandingan antara Tim nasional sepak bola Spanyol melawan Tim nasional sepak bola Uruguay selalu menghadirkan daya tarik tersendiri. Kedua negara merupakan kekuatan tradisional sepak bola dunia yang memiliki sejarah panjang, karakter permainan berbeda, serta deretan prestasi di level internasional. Spanyol dikenal dengan permainan berbasis penguasaan bola dan kreativitas, sedangkan Uruguay identik dengan semangat juang tinggi, pertahanan disiplin, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Meski tidak sesering bertemu dibandingkan rival di benua masing-masing, setiap pertemuan Spanyol dan Uruguay hampir selalu berlangsung ketat dan sarat gengsi. Laga ini diprediksi kembali menjadi ujian kualitas bagi kedua tim dalam mengukur kesiapan menghadapi kompetisi internasional berikutnya.

Jejak Pertemuan

Secara keseluruhan, Spanyol memiliki catatan yang lebih baik dalam rekor pertemuan melawan Uruguay. Dalam beberapa perjumpaan terakhir, La Furia Roja mampu meraih hasil positif dengan mengandalkan dominasi permainan dan kualitas individu pemainnya.

Beberapa pertemuan yang cukup dikenang antara lain:

1950 – Uruguay 2-2 Spanyol (Piala Dunia)

1990 – Uruguay 0-0 Spanyol (Laga Persahabatan)

2013 – Spanyol 2-2 Uruguay (Spanyol menang adu penalti pada laga persahabatan)

2022 – Spanyol 2-0 Uruguay (Laga Persahabatan)

Meski Spanyol lebih unggul dalam statistik pertemuan modern, Uruguay tetap memiliki sejarah besar sebagai tim yang mampu memberikan kejutan kepada siapa pun.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Spanyol

Spanyol memasuki pertandingan dengan modal regenerasi yang berjalan sangat baik. Kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman membuat permainan mereka semakin dinamis. Pola penguasaan bola cepat, pressing tinggi, dan kreativitas di lini tengah menjadi senjata utama.

Selain kuat dalam membangun serangan dari belakang, Spanyol kini juga lebih fleksibel dalam melakukan transisi sehingga tidak lagi hanya bergantung pada penguasaan bola semata.

Uruguay

Uruguay tetap mempertahankan identitasnya sebagai tim yang tangguh secara fisik dan disiplin secara taktik. Mereka dikenal memiliki organisasi pertahanan yang solid serta kemampuan menyerang balik dengan cepat.

Generasi baru Uruguay juga mulai menunjukkan kualitas tinggi sehingga tim ini tidak lagi hanya bergantung pada pemain senior. Kecepatan para penyerang muda menjadi ancaman serius bagi lini belakang lawan. 

Duel yang Patut Dinantikan

Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua filosofi sepak bola yang berbeda.

Spanyol akan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan melalui sirkulasi umpan cepat. Sebaliknya, Uruguay kemungkinan memilih bermain lebih rapat, menunggu kesalahan lawan, lalu melancarkan serangan balik yang cepat dan langsung mengarah ke pertahanan Spanyol.

Jika Spanyol mampu mencetak gol lebih dulu, pertandingan kemungkinan akan berada dalam kendali mereka. Namun apabila Uruguay mampu bertahan hingga pertengahan babak kedua, peluang terciptanya kejutan akan semakin besar. 

Secara kualitas skuad, kedalaman pemain, dan performa dalam beberapa tahun terakhir, Spanyol sedikit lebih diunggulkan. Namun Uruguay merupakan tim yang terkenal sulit dikalahkan, terutama saat menghadapi lawan yang lebih dominan dalam penguasaan bola.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan banyak duel di lini tengah. Spanyol diprediksi lebih banyak menguasai bola, sedangkan Uruguay mengandalkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Prediksi Skor

Spanyol 2-1 Uruguay

Spanyol diprediksi mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang. Namun Uruguay memiliki kapasitas untuk memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit akhir. Dengan kualitas individu dan variasi serangan yang dimiliki, La Furia Roja diperkirakan mampu mengamankan kemenangan tipis dalam laga yang dipenuhi tensi dan gengsi tinggi.

Read More

Ketika Prosedur Dikesampingkan: Bukan Hanya Keadilan yang Terancam, tetapi Juga Masa Depan Pendidikan Hukum.

 

                          Oleh: Erawan Laata

ewanchannel.blogspot.com;-  Di ruang-ruang kuliah fakultas hukum, mahasiswa diajarkan bahwa negara hukum (rechtstaat) berdiri di atas prinsip due process of law. Setiap tindakan aparat penegak hukum harus tunduk pada prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Prosedur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pagar yang membatasi kekuasaan agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Namun, pelajaran yang diterima mahasiswa di bangku kuliah sering kali berhadapan dengan realitas yang berbeda di lapangan. Polemik terkait dugaan penangkapan paksa terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap prinsip-prinsip prosedural. Jika benar terdapat tindakan paksa yang dilakukan tanpa didahului pemanggilan secara patut sebagaimana lazimnya diatur dalam hukum acara pidana, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak individu yang bersangkutan, tetapi juga kredibilitas sistem hukum itu sendiri.

Dalam negara hukum, tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Sehebat apa pun alasan penegak hukum, prosedur tetap harus dihormati. Sebab hukum tidak hanya menuntut hasil yang benar, tetapi juga proses yang benar. Ketika prosedur diabaikan, hukum kehilangan legitimasi moralnya dan berpotensi berubah menjadi instrumen kekuasaan semata.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap pendidikan hukum. Mahasiswa hukum diajarkan bahwa pemanggilan merupakan tahapan penting sebelum tindakan yang lebih koersif dilakukan, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara tegas diatur undang-undang. Namun ketika praktik yang dipertontonkan kepada publik justru terkesan berbeda dengan teori yang diajarkan, maka lahirlah krisis kepercayaan terhadap hukum sebagai sebuah ilmu.

Mahasiswa kemudian bertanya: apakah hukum yang dipelajari di kampus hanya berlaku di dalam buku? Apakah prosedur hanya penting untuk ujian, tetapi dapat dikesampingkan dalam praktik? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini merupakan alarm serius bagi dunia pendidikan hukum. Sebab ketika hukum tidak lagi dipraktikkan sesuai dengan prinsip yang diajarkan, maka yang sedang mengalami erosi bukan hanya kepercayaan masyarakat, tetapi juga otoritas akademik hukum itu sendiri.

Penegakan hukum yang mengabaikan prosedur mungkin terlihat efektif dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang justru merusak fondasi negara hukum. Kepercayaan publik tidak dibangun oleh seberapa cepat aparat bertindak, melainkan oleh seberapa taat aparat terhadap hukum yang mereka tegakkan.

Karena itu, polemik ini seharusnya menjadi momentum evaluasi. Jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur, maka harus diuji secara terbuka dan objektif. Negara hukum tidak boleh takut dikritik, sebab kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam demokrasi. Hukum yang baik bukan hukum yang kebal dari pertanyaan, melainkan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakannya sesuai prosedur.

Akibatnya, ketika prosedur dikesampingkan, yang terancam bukan hanya hak warga negara. Yang terancam adalah kepercayaan masyarakat terhadap hukum, kewibawaan institusi penegak hukum, dan bahkan masa depan pendidikan hukum yang selama ini mengajarkan bahwa keadilan hanya dapat lahir melalui proses yang benar.

BACA JUGA BERITA TERKAIT:

Sebuah Ironi: Paradigma KUHP Baru Dan Keadilan Yang Sesungguhnya.

DiMana Letak Kewarasan Bernegara? Saat Lebih Dari 82% Pendapatan Tertinggi Negara Dari Pajak Rakyat.

Terima Kasih Untuk Tersangka Korupsi ! Menimbang Etika Apresiasi Di Tengah Kris Integritas.

Anomali Materai Dalam Perjanjian: Di Wajibkan Negara,Tetapi Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Dalam Sebuah Perjanjian.

Read More

Perdebatan Kompetensi Absolut Peradilan: Menguji Keabsahan Surat Keterangan Hibah Kepala Desa, Kewenangan PTUN atau Pengadilan Negeri?

Oleh: Erawan Laata

(Mahasiswa Hukum Tata Negara IAI Rawa Aopa)

ewanchannel.blogspot.com;-  Sengketa mengenai keabsahan Surat Keterangan Hibah yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan salah satu persoalan hukum yang memperlihatkan adanya irisan antara hukum administrasi negara dan hukum perdata. Permasalahan utama dalam perkara tersebut adalah menentukan apakah pengujian terhadap surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau justru menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (PN) karena berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

Dalam suatu perkara, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke PTUN dengan alasan bahwa Surat Keterangan Hibah yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan bentuk keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Penggugat berpendapat bahwa Kepala Desa dalam menerbitkan surat tersebut bertindak sebagai pejabat pemerintahan yang menggunakan kewenangan publik, sehingga legalitas penerbitannya harus dapat diuji melalui mekanisme hukum administrasi.

Argumentasi penggugat berangkat dari pemahaman bahwa yang dipersoalkan bukan semata-mata siapa pemilik tanah yang sah, melainkan apakah Kepala Desa telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. Apakah Kepala Desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tersebut, apakah prosedurnya telah sesuai aturan, apakah data dan dokumen pendukungnya benar, serta apakah penerbitannya memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Namun, dalam proses pemeriksaan, PTUN menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) dengan alasan tidak termasuk dalam kompetensi absolut PTUN. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa inti dari sengketa bukanlah sekadar tindakan administratif Kepala Desa, melainkan mengenai hak kepemilikan atas tanah yang menjadi objek hibah.

Menurut perspektif tersebut, Surat Keterangan Hibah hanyalah alat atau dasar yang digunakan seseorang untuk mengklaim hak atas tanah. Oleh karena itu, sebelum menilai sah atau tidaknya surat hibah tersebut, terlebih dahulu harus ditentukan apakah pemberi hibah memang memiliki hak atas tanah, apakah hibah tersebut dilakukan secara sah, dan siapa pihak yang berhak atas objek tanah tersebut. Persoalan demikian dianggap sebagai sengketa keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Akan tetapi, pertimbangan tersebut menimbulkan perdebatan dalam kajian hukum administrasi negara. Sebab, keberadaan sengketa hak atas tanah tidak secara otomatis menghapus kewenangan PTUN untuk melakukan pengujian terhadap tindakan pejabat pemerintahan.

Secara prinsip, PTUN tidak berwenang menentukan siapa pemilik tanah yang sah karena hal tersebut merupakan ranah hukum perdata. Namun, PTUN memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu tindakan pejabat pemerintahan telah dilakukan secara sah menurut hukum administrasi. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara menguji legalitas tindakan pemerintahan dan menentukan hak kepemilikan atas tanah.

Kepala Desa ketika menerbitkan Surat Keterangan Hibah tidak bertindak sebagai individu atau pihak dalam hubungan hukum privat, melainkan bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan tersebut melekat dengan kewajiban administratif, yaitu harus berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang benar, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif ini, PTUN seharusnya dapat memeriksa aspek administratif dari penerbitan surat tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat mencakup:

1.apakah Kepala Desa memiliki kewenangan menerbitkan surat hibah;

2.apakah prosedur penerbitannya sesuai ketentuan;

3.apakah terdapat penyalahgunaan wewenang;

4.apakah terdapat cacat administrasi;

5.apakah surat tersebut diterbitkan berdasarkan fakta dan dokumen yang benar.

Dengan demikian, meskipun terdapat sengketa mengenai tanah, hal tersebut tidak serta-merta menjadikan PTUN kehilangan kewenangan. Sebab, objek pengujian PTUN bukanlah tanahnya, melainkan tindakan pejabat pemerintahan yang menerbitkan surat yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap tanah tersebut.

Namun dalam praktiknya, Banyak Hakim PTUN tetap berhati-hati ketika suatu keputusan administrasi Menjadi dasar klaim kepemilikan tanah. Hakim PTUN sering berpendapat bahwa sebelum keabsahan surat keterangan hibah di nilai, terlebih dahulu harus di pastikan siapa yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Olehnya Itu Hakim PTUN cenderung melihat adanya Sengketa Hak Yang Mendahului (voorvraag) Sehingga Menganggap Pengadilan Negeri harus menyelesaikannya terlebih dahulu melalui sengketa perdata.

Di sisi lain, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan apabila pokok persoalannya adalah:

1.siapa pemilik tanah yang sebenarnya;

2.apakah hibah tersebut sah menurut hukum perdata;

3.apakah pemberi hibah memiliki hak untuk menghibahkan tanah;

4.apakah terdapat pelanggaran terhadap hak ahli waris atau pihak lain.

Dengan demikian, terdapat dua ranah hukum yang berbeda tetapi saling berkaitan. PTUN berwenang menguji keabsahan tindakan administrasi Kepala Desa, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang menentukan status hak keperdataan atas tanah.

Putusan PTUN yang menyatakan gugatan NO karena kompetensi absolut menunjukkan adanya pendekatan kehati-hatian dalam menjaga batas kewenangan antar lingkungan peradilan. Namun secara akademik, putusan tersebut tetap dapat diperdebatkan karena berpotensi mencampurkan antara sengketa administrasi dan sengketa kepemilikan.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki mekanisme pengawasan. Apabila keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan tidak dapat diuji hanya karena menimbulkan akibat keperdataan yakni dampak atau konsekuensi hukum dalam hukum perdata yang timbul dari suatu perbuatan/perjanjian, maka akan terjadi ruang kosong dalam pengawasan terhadap penggunaan kewenangan publik.

Oleh karena itu, persoalan utama dalam perkara Surat Keterangan Hibah Kepala Desa bukan hanya mengenai siapa yang berhak atas tanah, tetapi juga mengenai sejauh mana tindakan pejabat pemerintahan dapat diuji oleh peradilan administrasi. Pemisahan yang jelas antara kewenangan PTUN dan Pengadilan Negeri menjadi penting agar tercipta kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat, dan prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab.

BACA JUGA BERITA TERKAIT:

-Hukum Harus Berpihak Kepada Masyarakat?Tidak. Hukum Harus Berpihak Kepada Keadilan

-Ketika Bermasalah, Ketidaktahuan Hukum Bukan Alasan Pemaaf.

-Ketika Hukum Adat Berhadapan Hukum Positif: Antara Legitimasi Sosial Dan Kepastian Hukum

-Sebuah Ironi: Paradigma KUHP Baru Dan Keadilan Yang Sesungguhnya

 

Read More

Sebuah Ironi: Paradigma KUHP Baru dan Keadilan yang Sesungguhnya.

Oleh: Erawan Laata

ewanchannel.blogspot.com;-  KUHP Baru Indonesia dibangun di atas paradigma hukum pidana modern yang menekankan keadilan restoratif, keadilan korektif, dan keadilan rehabilitatif. Paradigma ini berupaya menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar menghukum menuju pemulihan hubungan sosial, perbaikan pelaku, dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Secara teoritis, pendekatan ini merupakan kemajuan karena memandang kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan masyarakat.

Namun, di sinilah letak ironi yang menarik untuk dikaji. Ketiga konsep tersebut sering kali diposisikan sebagai bentuk keadilan yang ideal, padahal keadilan yang sesungguhnya tidak selalu identik dengan pemulihan, perbaikan, atau rehabilitasi. Dalam banyak kasus, masyarakat justru memandang keadilan sebagai pemberian konsekuensi yang setimpal terhadap pelaku atas perbuatannya.

Bagi korban, keadilan bukan hanya soal pelaku meminta maaf atau menjalani rehabilitasi. Keadilan sering kali dimaknai sebagai pengakuan atas penderitaan yang dialami dan adanya pertanggungjawaban yang proporsional. Ketika perhatian hukum lebih banyak diarahkan pada pemulihan pelaku, muncul kekhawatiran bahwa kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat menjadi terpinggirkan.

Ironi lainnya adalah bahwa konsep keadilan restoratif lahir dari asumsi bahwa konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan pemulihan hubungan. Padahal, tidak semua tindak pidana meninggalkan ruang yang cukup untuk rekonsiliasi. Pada kejahatan yang menimbulkan penderitaan besar, kerugian publik yang luas, atau pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat, pemulihan hubungan tidak selalu mampu menjawab tuntutan keadilan.

Secara filosofis, keadilan yang sesungguhnya tidak dapat direduksi hanya pada satu paradigma. Keadilan mengandung unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan moralitas secara bersamaan. Ada kalanya keadilan menuntut pemulihan, tetapi ada kalanya pula keadilan menuntut hukuman yang tegas. Oleh karena itu, menjadikan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif sebagai orientasi utama tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan lainnya dapat menimbulkan ketimpangan dalam pemaknaan keadilan itu sendiri.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah apakah keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif itu baik atau buruk. Pertanyaannya adalah: apakah paradigma tersebut selalu mampu menghadirkan keadilan yang dirasakan oleh korban, masyarakat, dan pelaku secara bersamaan?

Di sinilah ironinya. KUHP Baru berusaha memanusiakan hukum pidana melalui pemulihan dan perbaikan, tetapi keadilan yang sesungguhnya tidak selalu identik dengan memulihkan; terkadang keadilan juga menuntut ketegasan, pertanggungjawaban, dan pemberian konsekuensi yang setimpal atas suatu perbuatan. Tanpa keseimbangan antara pemulihan dan akuntabilitas, paradigma modern hukum pidana berisiko menjauh dari rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Berita Terkait:

Di Mana Letak Kewarasan Bernegara?: Saat Lebih 82% Pendapatan Tertinggi Negara Berasal Dari Pajak Rakyat.

Terima Kasih untuk Tersangka Korupsi? Menimbang Etika Apresiasi di Tengah Krisis Integritas.

HukumHarus Berpihak Kepada Masyarakat? Tidak. Hukum Harus Berpihak Keadilan.

Ketika Hukum Adat Berhadapan Hukum Positif : Antara Legitimasi Sosial Dan Kepastian Hukum. 

Read More

Di Mana Letak Kewarasan Bernegara?: Di Saat Lebih Dari 82% Pendapatan Tertinggi Negara Berasal dari Pajak Rakyat.

Oleh: Erawan Laata

ewanchannel.blogspot.com;- Pajak merupakan instrumen yang sah dan penting dalam kehidupan bernegara. Melalui pajak, negara memperoleh dana untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, serta menjalankan berbagai program kesejahteraan. Namun, ketika sebagian besar pendapatan negara bertumpu pada pajak yang dibayarkan rakyat, muncul sebuah ironi yang patut dipertanyakan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan mineral, hasil hutan, perikanan, perkebunan, hingga potensi maritim yang melimpah seharusnya menjadi modal besar bagi negara untuk menciptakan kemandirian fiskal. Namun dalam kenyataannya, porsi terbesar pendapatan negara justru berasal dari pajak yang dipungut dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Ironi ini semakin terasa ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari tingginya biaya hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, kualitas pelayanan publik yang belum merata, hingga kesenjangan sosial yang masih nyata.

Ketika lebih dari 82% pendapatan negara bersumber dari pajak rakyat, muncul pertanyaan yang layak direnungkan: apakah negara sedang membangun kekuatan ekonomi yang mandiri, atau justru semakin bergantung pada kontribusi rakyatnya?

Pajak memang merupakan instrumen utama pembiayaan negara modern. Tidak ada yang salah dengan pajak. Yang menjadi persoalan adalah ketika negara begitu bergantung pada pajak, sementara masyarakat masih bergulat dengan tingginya biaya hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan berbagai persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan.

Di sinilah pertanyaan tentang kewarasan bernegara menjadi relevan. Kewarasan bernegara bukan diukur dari seberapa besar negara mampu memungut pajak, melainkan dari seberapa efektif negara mengelola kekayaan yang dimilikinya untuk mengurangi beban rakyat. Negara yang kaya sumber daya alam, memiliki potensi ekonomi yang besar, dan menguasai berbagai sektor strategis semestinya tidak menjadikan pajak sebagai satu-satunya tumpuan utama pendapatan.

Lebih jauh, rakyat pada dasarnya membayar pajak dengan harapan memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, kesehatan yang memadai, infrastruktur yang baik, serta jaminan kesejahteraan yang nyata. Ketika manfaat tersebut belum dirasakan secara merata, maka wajar jika muncul pertanyaan kritis mengenai arah kebijakan fiskal negara.

Ironinya, hampir setiap aktivitas masyarakat mengandung unsur pajak. Dari bekerja, berbelanja, memiliki kendaraan, membeli rumah, hingga mengonsumsi berbagai barang dan jasa, semuanya menjadi objek penerimaan negara. Di satu sisi, negara membutuhkan penerimaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun di sisi lain, rakyat membutuhkan bukti bahwa kontribusi mereka benar-benar dikelola untuk kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi target penerimaan tahunan.

Karena itu, pertanyaan "Di mana letak kewarasan bernegara?" bukanlah bentuk penolakan terhadap pajak. Pertanyaan tersebut merupakan kritik terhadap cara negara memandang rakyat. Apakah rakyat hanya dilihat sebagai objek penerimaan negara, atau sebagai subjek utama yang harus disejahterakan oleh negara?

Dengan demikian, negara yang waras bukanlah negara yang bangga karena berhasil memungut pajak dalam jumlah besar. Negara yang waras adalah negara yang mampu membuktikan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Sebab tujuan akhir bernegara bukanlah mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya, melainkan menghadirkan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

BACA JUGA:

Cetak 438 Sarjana Baru, IAI Rawa Aopa Konawe Selatan Gelar Wisuda Ke-VII.

BACA JUGA:

Internasionalisasi Kampus, IAI Rawa Aopa Konawe Selatan Sambut Baik Kemitraan RI-Prancis

BACA JUGA:

Daftar Harga BBM Terbaru Per 10 Juni 2026, Pertamax Naik Jadi Rp.16.250,-

Read More