Oleh: Erawan La'ata
[ Mahasiswa Hukum Tata Negara IAI Rawa Aopa ]
Ewan.id.com- Di tengah masyarakat, masih berkembang pemahaman bahwa materai merupakan unsur yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Tidak sedikit orang yang menolak menandatangani dokumen sebelum tersedia materai, karena khawatir perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Di sisi lain, ketika sengketa sampai ke ranah hukum, sering muncul penjelasan bahwa materai bukanlah penentu sahnya suatu perjanjian. Kondisi inilah yang kerap dianggap sebagai sebuah anomali hukum.
Pertanyaannya, mengapa negara mewajibkan penggunaan materai pada berbagai dokumen perjanjian, tetapi ketika terjadi sengketa, keberadaan materai justru tidak menjadi faktor utama yang menentukan kekuatan hukum dokumen tersebut?
Memahami Fungsi Materai yang Sebenarnya
Secara hukum, materai merupakan instrumen fiskal atau perpajakan yang digunakan negara untuk mengenakan Bea Meterai atas dokumen tertentu. Dengan demikian, fungsi utama materai bukanlah untuk mengesahkan perjanjian, melainkan sebagai bukti bahwa kewajiban pajak atas dokumen tersebut telah dipenuhi.
Sementara itu, sah atau tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh ketentuan hukum perdata, seperti adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.
Karena itu, sebuah perjanjian tanpa materai tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat hukum perjanjian. Sebaliknya, perjanjian yang dibubuhi materai tetap dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila mengandung cacat hukum.
Sumber Kebingungan Masyarakat
Kebingungan muncul karena negara mewajibkan penggunaan materai pada dokumen tertentu, sehingga masyarakat berasumsi bahwa materai adalah sumber kekuatan hukum dokumen tersebut.
Padahal dalam praktik peradilan, hakim lebih menilai substansi perjanjian daripada keberadaan materainya. Yang diperiksa adalah apakah para pihak benar-benar sepakat, apakah hak dan kewajiban dijalankan, serta apakah terdapat pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya.
Akibatnya, masyarakat melihat adanya kontradiksi ketika membuat perjanjian diwajibkan menggunakan materai, tetapi ketika bersengketa materai justru tidak menjadi penentu utama.
Antara Formalitas dan Substansi
Sesungguhnya yang terjadi bukanlah pertentangan hukum, melainkan perbedaan fungsi antara aspek formal dan aspek substansial.
Materai berada pada ranah formal administratif dan perpajakan. Sedangkan kekuatan mengikat suatu perjanjian berada pada ranah substansi hukum perdata.
Namun dari perspektif masyarakat awam, perbedaan ini sering tidak terlihat. Akibatnya muncul persepsi bahwa negara mewajibkan sesuatu yang pada akhirnya dianggap "tidak berguna" ketika sengketa terjadi.
Perlunya Edukasi Hukum
Fenomena ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat. Negara perlu menjelaskan bahwa materai bukan alat yang membuat perjanjian menjadi sah, melainkan instrumen pemungutan bea atas dokumen.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada formalitas semata dan lebih memperhatikan isi perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta bukti-bukti yang mendukung hubungan hukum tersebut.
Anomali materai sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara persepsi masyarakat dan konsep hukum yang berlaku. Negara memang mewajibkan penggunaan materai pada dokumen tertentu, tetapi kewajiban tersebut berkaitan dengan aspek fiskal, bukan sebagai penentu kekuatan hukum perjanjian.
Pada akhirnya, yang menentukan nasib suatu perjanjian di hadapan hukum bukanlah materai yang menempel pada kertas, melainkan kesepakatan yang sah, isi perjanjian yang jelas, serta kemampuan para pihak untuk membuktikan hak dan kewajibannya. "Inilah pelajaran penting bahwa dalam hukum, substansi selalu lebih utama daripada sekadar formalitas."
0 komentar:
Posting Komentar